INFOPUBLIK.CO, Tangerang | Sebuah seminar nasional pendidikan yang diselenggarakan oleh Majelis Pengurus Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Kabupaten Tangerang pada Selasa, 9 Juli 2024, di Auditorium Saba Karya Universitas Insan Pembangunan Indonesia (UNIPI) Tangerang, telah menimbulkan kecurigaan di kalangan peserta. Acara yang dihadiri oleh sekitar 500 guru dari berbagai sekolah di Kabupaten Tangerang ini seharusnya fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di sekolah, namun justru menyisakan pertanyaan mengenai motif politik yang mungkin terlibat.
Kontroversi bermula dari ketidakterbukaan panitia dalam mengumumkan narasumber dan metode penyebaran undangan yang dilakukan secara eksklusif melalui WhatsApp kepada pengurus MGMP SMK se-Kabupaten Tangerang. Selain itu, surat undangan hanya menampilkan logo Komunitas Pena Tangerang, yang menimbulkan kebingungan di antara peserta karena tidak familiar dengan komunitas tersebut.
Keberadaan Airin Rachmi Diany, salah satu narasumber dan juga kandidat gubernur Banten, semakin menambah spekulasi mengenai seminar sebagai platform kampanye terselubung. Peserta seminar mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa acara ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya politis menjelang pemilihan kepala daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini mah kaya kampanye pak, dimana Pak Maksis yang adalah kasie SMK KCD Kabupaten Tangerang, eh beliau saat ini jadi ketua Orda Kabupaten Tangerang. Yah, tau sendiri lah,” ujar salah satu peserta yang meminta anonimitas.
Ketidakjelasan ini diperparah dengan fakta bahwa MC acara masih berstatus Pengawas SMK Kabupaten Tangerang dan Ketua ICMI Orda Kabupaten Tangerang juga menjabat sebagai Kasi SMK di wilayah yang sama, menambah kecurigaan tentang penggunaan forum akademis sebagai ajang politik.
Peserta lain menambahkan, “Dan saya juga baru tahu ada Komunitas Pena Tangerang, setau saya adanya Pena Ungu dan saat ini mati suri.”
Dalam situasi yang membingungkan ini, banyak peserta yang mengharapkan ICMI sebagai organisasi intelektual untuk tetap netral dan tidak terjebak dalam pusaran politik, apalagi jika ada oknum pengurus yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Urgensi peningkatan pendidikan di Kabupaten Tangerang seharusnya menjadi fokus utama tanpa terdistorsi oleh agenda politik yang mungkin berlangsung.(wld)
