INFOPUBLIK.CO – Dalam kunjungan yang dinilai penting ke Provinsi Maluku, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, menyerukan agar Pemerintah Provinsi Maluku segera mengajukan anggaran untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kunjungan ini menandai usaha pertama Suharyanto ke Maluku sejak menjabat dua tahun lalu, membawa pesan penting tentang perlunya respons cepat dan efektif terhadap bencana.
“Alhamdulillah, kunjungan pertama saya ke Maluku bertujuan tidak hanya untuk menyalurkan bantuan, tetapi juga untuk mendorong pemerintah provinsi agar proaktif dalam mengajukan anggaran rehabilitasi,” ujar Suharyanto di Ambon pada hari Sabtu.
Suharyanto mengungkapkan kekecewaannya atas keterlambatan realisasi program rehabilitasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang telah direncanakan sejak tahun 2022. “Tolong laporkan kepada Gubernur soal anggaran yang belum terealisasi ini, karena pendataan yang belum selesai jangan menjadi penghalang,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BNPB itu mengkritik sistem birokrasi yang seringkali menghambat proses penanganan pascabencana. “Banyak dari pemerintah daerah yang mundur teratur ketika dihadapkan pada persyaratan administratif yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam satu minggu jika dikerjakan dengan serius,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Suharyanto menekankan bahwa bantuan pascabencana merupakan hak semua warga Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dan dari Miangas hingga Pulau Rote, termasuk warga di Pulau Tanimbar. “Tidak ada alasan bagi daerah mana pun untuk tidak mengajukan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi karena semua daerah berhak mendapatkan dukungan yang sama,” katanya.
Sejak 2021 hingga 2024, menurut catatan BNPB, belum ada kabupaten atau provinsi di Maluku dan Maluku Utara yang menerima anggaran rehabilitasi rekonstruksi pascabencana. “Daerah lain berlomba-lomba mendapatkan bantuan ini untuk menguatkan APBD mereka dalam penanganan bencana, terutama di daerah dengan pembiayaan yang minim,” ujar Suharyanto.
Diharapkan, dengan kehadiran Menteri PMK dan BNPB, pemerintah daerah akan segera mempersiapkan dan mengajukan berkas yang dibutuhkan untuk anggaran tersebut. “Bencana akan terus hadir di Indonesia, oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah untuk memahami dan merespons ini dengan serius,” pungkas Suharyanto.(red)
