Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Kritik Langkah DPR Menyoal RUU Pilkada

Kamis, 22 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

INFOPUBLIK.CO – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyatakan keberatan terhadap langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang kembali menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada, yang menurutnya berpotensi menyalahi dan tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Abdul Mu’ti dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis, mengungkapkan bahwa DPR seharusnya menghormati lembaga yudikatif, termasuk MK, yang baru saja mengeluarkan putusan mengenai syarat ambang batas pencalonan dan persyaratan calon kepala daerah. “DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif,” ujarnya.

Baca Juga :  PKS Ubah Arah Dukungan pada Pilkada Tangsel 2024, Kini Usung Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin

Belum genap sehari setelah MK mengeluarkan putusan, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI langsung menginisiasi pembahasan RUU Pilkada yang dinilai dapat mengoreksi keputusan MK tersebut. Keputusan MK sendiri sebelumnya diterima sebagai keuntungan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk berkompetisi di Pilkada DKI Jakarta.

Menurut Mu’ti, DPR sebagai lembaga negara yang mewakili kehendak rakyat, seharusnya lebih mengedepankan kebenaran, kebaikan, serta kepentingan negara dan rakyat dibandingkan kepentingan politik semata. “Karenanya, DPR tidak sepatutnya berseberangan dengan MK dalam masalah persyaratan calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan,” tegasnya.

Langkah DPR ini, lanjutnya, selain berpotensi menciptakan disharmoni dalam sistem ketatanegaraan, juga berisiko menimbulkan masalah serius dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Mu’ti juga mengkhawatirkan reaksi publik yang dapat mengganggu stabilitas kebangsaan.

Baca Juga :  KKB Tewaskan Sopir dan Bakar Truk di Yahukimo

Mu’ti menghimbau DPR dan Pemerintah untuk lebih sensitif terhadap suara publik, termasuk arus massa, akademisi, dan mahasiswa yang mengungkapkan aspirasinya melalui demonstrasi. “Perlu sikap arif dan bijaksana agar arus massa tidak menimbulkan masalah kebangsaan dan kenegaraan yang semakin meluas,” pungkasnya.(red)

Berita Terkait

Presiden Prabowo Subianto Tekankan Pentingnya Pertahanan Kuat dalam Pengarahan di Istana Kepresidenan Bogor
Presiden Prabowo Bahas Dampak Kebijakan Ekonomi AS dengan Dewan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka
Presiden Prabowo Sambut Laporan Positif dari Menteri Pariwisata: Wisata Indonesia Terus Berkembang Pesat
Kecam Keras! Ketua Aliansi Cyber Pers Desak Tindak Tegas Kekerasan Oknum Keuchik Terhadap Jurnalis
Menlu RI Desak Investigasi Tuntas Penembakan Tragis oleh APMM di Selangor
Janji Tinggal Janji: 1.407 Calon PPPK Banten Terancam Tanpa Formasi, Forum Guru Honorer Siap Demo!
Kesiapan Pelabuhan Ketapang Hadapi Libur Panjang Imlek dan Isra Miraj 2025, Antusiasme Warga Melonjak
Menteri Imigrasi Tindak Tegas Kasus Suap di Bandara Soekarno-Hatta
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 8 Februari 2025 - 10:37 WIB

Presiden Prabowo Subianto Tekankan Pentingnya Pertahanan Kuat dalam Pengarahan di Istana Kepresidenan Bogor

Sabtu, 8 Februari 2025 - 03:19 WIB

Presiden Prabowo Bahas Dampak Kebijakan Ekonomi AS dengan Dewan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka

Kamis, 6 Februari 2025 - 17:41 WIB

Presiden Prabowo Sambut Laporan Positif dari Menteri Pariwisata: Wisata Indonesia Terus Berkembang Pesat

Selasa, 28 Januari 2025 - 23:53 WIB

Kecam Keras! Ketua Aliansi Cyber Pers Desak Tindak Tegas Kekerasan Oknum Keuchik Terhadap Jurnalis

Selasa, 28 Januari 2025 - 15:07 WIB

Menlu RI Desak Investigasi Tuntas Penembakan Tragis oleh APMM di Selangor

Senin, 27 Januari 2025 - 16:40 WIB

Janji Tinggal Janji: 1.407 Calon PPPK Banten Terancam Tanpa Formasi, Forum Guru Honorer Siap Demo!

Minggu, 26 Januari 2025 - 10:09 WIB

Kesiapan Pelabuhan Ketapang Hadapi Libur Panjang Imlek dan Isra Miraj 2025, Antusiasme Warga Melonjak

Minggu, 19 Januari 2025 - 18:09 WIB

Menteri Imigrasi Tindak Tegas Kasus Suap di Bandara Soekarno-Hatta

Berita Terbaru

Daerah

Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Akibat Aturan Distribusi Baru

Selasa, 4 Feb 2025 - 10:40 WIB