Kritik Tajam Terhadap Serapan Anggaran Pendidikan yang Hanya Capai 16 Persen

Selasa, 27 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Illustrasi dana pendidikan.

Illustrasi dana pendidikan.

INFOPUBLIK.CO – Serapan anggaran pendidikan dalam APBN Tahun Anggaran 2023 menuai kritik keras dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dolfie OFP. Menurutnya, realisasi anggaran yang hanya mencapai 16 persen dari total alokasi menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memenuhi mandat konstitusional.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta pada hari Selasa, Dolfie menyatakan bahwa konstitusi mengamanatkan alokasi anggaran sebesar 20 persen untuk sektor pendidikan, namun kenyataannya terdapat kekurangan serapan sebesar Rp111 triliun atau 4 persen dari alokasi tersebut. “Ini merupakan dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan, mulai dari SD hingga perguruan tinggi,” ujarnya.

Baca Juga :  Tragedi di TangCity Mall: Lansia Meninggal Diduga Akibat Jatuh Dari Lantai GF

Dolfie menambahkan, anggaran yang tidak terserap tersebut seharusnya bisa digunakan untuk membantu mahasiswa kurang mampu melalui pembiayaan uang kuliah. “Situasi ini menunjukkan bahwa masih banyak peluang yang bisa dieksplorasi untuk mendukung pendidikan yang lebih inklusif,” terangnya.

Sementara itu, Ecky Awal Mucharam, anggota Banggar lainnya, menilai rendahnya serapan anggaran sebagai pelanggaran terhadap konstitusi. “Pemerintah perlu lebih serius dalam merealisasikan komitmen anggarannya, bukan hanya sekadar pencapaian persentase di atas kertas,” kata Ecky. Ia menekankan pentingnya peningkatan serapan anggaran di masa depan untuk memastikan semua warga negara dapat mengakses pendidikan berkualitas.

Baca Juga :  Jakarta Berpesta Rakyat, Panggung Spektakuler di Sarinah Sambut Pelantikan Presiden

Kedua anggota Banggar tersebut mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan konkret dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan realisasi anggaran pendidikan, demi memenuhi hak konstitusional setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak.(red)

Berita Terkait

Presiden Prabowo Bahas Dampak Kebijakan Ekonomi AS dengan Dewan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka
Presiden Prabowo Sambut Laporan Positif dari Menteri Pariwisata: Wisata Indonesia Terus Berkembang Pesat
Kecam Keras! Ketua Aliansi Cyber Pers Desak Tindak Tegas Kekerasan Oknum Keuchik Terhadap Jurnalis
Menlu RI Desak Investigasi Tuntas Penembakan Tragis oleh APMM di Selangor
Janji Tinggal Janji: 1.407 Calon PPPK Banten Terancam Tanpa Formasi, Forum Guru Honorer Siap Demo!
Kesiapan Pelabuhan Ketapang Hadapi Libur Panjang Imlek dan Isra Miraj 2025, Antusiasme Warga Melonjak
Menteri Imigrasi Tindak Tegas Kasus Suap di Bandara Soekarno-Hatta
Skandal Lahan di Pesisir Tangerang Terungkap, Diduga Terkait Pengembangan PIK 2
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 8 Februari 2025 - 03:19 WIB

Presiden Prabowo Bahas Dampak Kebijakan Ekonomi AS dengan Dewan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka

Kamis, 6 Februari 2025 - 17:41 WIB

Presiden Prabowo Sambut Laporan Positif dari Menteri Pariwisata: Wisata Indonesia Terus Berkembang Pesat

Selasa, 28 Januari 2025 - 23:53 WIB

Kecam Keras! Ketua Aliansi Cyber Pers Desak Tindak Tegas Kekerasan Oknum Keuchik Terhadap Jurnalis

Selasa, 28 Januari 2025 - 15:07 WIB

Menlu RI Desak Investigasi Tuntas Penembakan Tragis oleh APMM di Selangor

Senin, 27 Januari 2025 - 16:40 WIB

Janji Tinggal Janji: 1.407 Calon PPPK Banten Terancam Tanpa Formasi, Forum Guru Honorer Siap Demo!

Minggu, 26 Januari 2025 - 10:09 WIB

Kesiapan Pelabuhan Ketapang Hadapi Libur Panjang Imlek dan Isra Miraj 2025, Antusiasme Warga Melonjak

Minggu, 19 Januari 2025 - 18:09 WIB

Menteri Imigrasi Tindak Tegas Kasus Suap di Bandara Soekarno-Hatta

Minggu, 19 Januari 2025 - 18:04 WIB

Skandal Lahan di Pesisir Tangerang Terungkap, Diduga Terkait Pengembangan PIK 2

Berita Terbaru

Daerah

Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Akibat Aturan Distribusi Baru

Selasa, 4 Feb 2025 - 10:40 WIB

Musrembang Kecamatan Legok.(infopublik/PB)

Daerah

Musrenbang Kecamatan Legok Dorong Pembangunan Merata

Senin, 3 Feb 2025 - 11:28 WIB