Penahanan CEO Telegram di Prancis Bukan Keputusan Politik, Kata Macron

Selasa, 27 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prancis Emmanuel Macron

Presiden Prancis Emmanuel Macron

INFOPUBLIK.CO – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menegaskan bahwa penahanan pendiri dan CEO Telegram, Pavel Durov, bukanlah hasil dari keputusan politik. Pernyataan ini disampaikan menyusul berbagai spekulasi yang beredar di media.

“Saya telah melihat berita bohong terkait Prancis setelah penangkapan Pavel Durov. Prancis sangat berkomitmen pada kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, pada inovasi, dan pada semangat kewirausahaan—dan akan tetap begitu,” tulis Macron di media sosial X pada hari Senin (26/8).

Baca Juga :  Tentara Israel Tembak Mati Aktivis Turki-AS di Tepi Barat

Macron menjelaskan bahwa penangkapan Durov di Prancis adalah bagian dari proses penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung. “Itu sama sekali bukan keputusan politik. Terserah kepada hakim untuk memutuskan masalah tersebut,” tambahnya.

Pavel Durov ditangkap pada Sabtu (23/8) sekitar pukul 8 malam setelah turun dari jet pribadinya di Bandara Bourget, Paris. Pria keturunan Prancis-Rusia berusia 39 tahun tersebut baru saja tiba dari Azerbaijan dan terdaftar sebagai orang yang dicari di Prancis.

Otoritas yudisial Prancis memutuskan pada Minggu (25/8) malam untuk memperpanjang masa penahanan Durov hingga 96 jam, sesuai laporan dari Le Point. Setelah periode ini, Durov harus dibebaskan atau dihadapkan ke hakim untuk kemungkinan dakwaan.

Baca Juga :  CEO Telegram Pavel Durov Dibawah Penyelidikan di Perancis, Dikenai Jaminan €5 Juta

Penyelidikan oleh Kepolisian Peradilan Nasional Prancis menyoroti dugaan kurangnya moderasi di aplikasi Telegram, yang menurut pihak berwenang, memungkinkan aktivitas kriminal berlanjut tanpa hambatan. Surat perintah penggeledahan pun telah dikeluarkan sebagai bagian dari penyelidikan ini.(red)

Berita Terkait

Ribuan WNI Terancam Deportasi di AS – Kebijakan Trump Mengguncang
Kebudayaan Indonesia Memukau di Islamic Arts Biennale 2025, Jeddah
TikTok Resmi Diblokir di AS, Pengguna Terkejut dan Menunggu Kejelasan
Presiden Putin Perbarui Doktrin Nuklir, Sinyal Keras untuk Barat
Empat Pesawat B-52 AS Tiba di Inggris, Perkuat Kerjasama Militer NATO di Tengah Tensi Global
Prancis Tingkatkan Kehadiran Militer di Asia Pasifik, Siapkan Armada Charles de Gaulle
Pemerintah Australia Tetapkan Usia Minimum 16 Tahun untuk Akses Media Sosial dalam Upaya Perlindungan Kaum Muda
Kasus Pembunuhan WNI di Jepang: KBRI Tokyo Koordinasi Intensif dengan Kepolisian Isesaki
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Februari 2025 - 15:50 WIB

Ribuan WNI Terancam Deportasi di AS – Kebijakan Trump Mengguncang

Minggu, 9 Februari 2025 - 16:54 WIB

Kebudayaan Indonesia Memukau di Islamic Arts Biennale 2025, Jeddah

Minggu, 19 Januari 2025 - 18:13 WIB

TikTok Resmi Diblokir di AS, Pengguna Terkejut dan Menunggu Kejelasan

Minggu, 24 November 2024 - 21:50 WIB

Presiden Putin Perbarui Doktrin Nuklir, Sinyal Keras untuk Barat

Sabtu, 16 November 2024 - 12:56 WIB

Empat Pesawat B-52 AS Tiba di Inggris, Perkuat Kerjasama Militer NATO di Tengah Tensi Global

Sabtu, 9 November 2024 - 14:06 WIB

Prancis Tingkatkan Kehadiran Militer di Asia Pasifik, Siapkan Armada Charles de Gaulle

Jumat, 8 November 2024 - 15:29 WIB

Pemerintah Australia Tetapkan Usia Minimum 16 Tahun untuk Akses Media Sosial dalam Upaya Perlindungan Kaum Muda

Senin, 4 November 2024 - 15:47 WIB

Kasus Pembunuhan WNI di Jepang: KBRI Tokyo Koordinasi Intensif dengan Kepolisian Isesaki

Berita Terbaru