INFOPUBLIK.CO – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, dalam memberantas praktik judi daring (judol) di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kasus judi online yang dianggap merusak nilai moral dan sosial serta mengganggu keamanan ekonomi bangsa.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, dalam pernyataan resminya menegaskan, “DPR mendukung penuh upaya Menko Polkam yang tidak pandang bulu dalam menangani kasus judi online ini. Pemberantasan harus menyeluruh dan tidak hanya menargetkan pelaku utama tetapi juga seluruh jaringan yang terlibat termasuk pemilik situs, bandar, penyedia infrastruktur pembayaran, hingga oknum pejabat yang terbukti terlibat.”
Menurut Dave, penting untuk memutus total infrastruktur pendukung judi online agar praktik ini tidak memiliki ruang untuk tumbuh kembali. Oleh karena itu, pengawasan atas sistem pembayaran digital yang sering kali digunakan untuk transaksi ilegal ini perlu diperketat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan adil, menyentuh semua lapisan yang terlibat dalam jaringan judi online. Tidak boleh ada celah bagi siapa pun, termasuk pejabat atau aparat yang melindungi praktik ini,” tambahnya.
DPR RI juga berkomitmen untuk mengawal proses pemberantasan judi online ini dan siap memperkuat regulasi jika diperlukan. “Parlemen akan memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan akuntabel. Kami akan mendukung pemerintah dengan peraturan yang lebih tegas jika ditemukan adanya celah hukum,” ujar Dave.
Pernyataan ini dikeluarkan menyusul konfirmasi dari Menko Polkam, Budi Gunawan, yang pada Kamis lalu memastikan bahwa tidak akan ada toleransi bagi siapa pun yang terlibat dalam kasus judi online, termasuk oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).
Menko Polkam menegaskan bahwa Polri saat ini masih melakukan penyidikan dan tidak akan membiarkan adanya intervensi dalam proses penyelidikan ini. Budi Gunawan juga mengingatkan bahwa sudah ada perintah langsung dari Presiden untuk memproses semua kasus ini tanpa pandang bulu.(red)
