INFOPUBLIK.CO – Sebuah surat yang baru-baru ini bocor ke publik memperlihatkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang telah mengadakan tes definitif untuk calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang secara diam-diam. Surat tersebut, yang ditandatangani oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, menunjukkan bahwa tes tersebut dilaksanakan di Hotel Vega Gading, Serpong, tanpa pemberitahuan resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, memunculkan pertanyaan tentang transparansi prosesnya.
Dalam konfirmasi dengan media, Hendar Herawan, anggota panitia pelaksana, mengungkapkan bahwa tes tersebut dibiayai oleh anggaran APBD Kabupaten Tangerang. Namun, ketika ditanya mengapa tes tersebut tidak diumumkan secara publik, Hendar menjawab, “Belum saatnya, bang. Nanti kita akan publikasikan melalui Diskominfo Kabupaten Tangerang,” yang menambah spekulasi mengenai kejelasan dan integritas seluruh proses seleksi.
Lebih jauh lagi, ketika ditanyakan tentang jumlah peserta yang terlibat dalam tes, Hendar menyatakan bahwa “Besok masih ada 38 orang lagi, dan tidak mungkin kami memberitahukan jumlahnya setiap hari. Pada intinya, nanti kami akan umumkan melalui Diskominfo saja. Mohon maaf dan terima kasih,” meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban mengenai prosedur seleksi yang sebenarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Walid, Ketua GNP Tipikor Kabupaten Tangerang, mengkritik proses tersebut dengan menyebutkan bahwa harus ada transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang ada. “Aturan untuk seleksi Sekda definitif harus melibatkan open bidding, dipublikasikan di media, dan melalui rapat dengan DPRD. Nama-nama yang terpilih harus dikirimkan ke pusat sebagai bahan pertimbangan, dan keputusan final ditentukan oleh pemerintah pusat,” tegas Walid, menuntut kejelasan dan keadilan dalam proses seleksi.
Kontroversi ini telah memicu kekhawatiran di kalangan warga dan pejabat setempat mengenai potensi manipulasi dan kurangnya akuntabilitas dalam proses seleksi pejabat tinggi di Kabupaten Tangerang. Masyarakat kini menantikan klarifikasi dan tindakan lebih lanjut dari pihak berwenang untuk memastikan proses yang adil dan terbuka.(red)
