Skandal Lahan di Pesisir Tangerang Terungkap, Diduga Terkait Pengembangan PIK 2

Minggu, 19 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

INFOPUBLIK.CO – Kontroversi mengenai status lahan di pesisir Tangerang semakin memanas. Temuan terbaru mengungkapkan bahwa lahan di balik pagar laut Tangerang memiliki status Hak Guna Bangunan (HGB), meskipun masih berupa lautan. Informasi ini terungkap melalui situs Bhumi.ATRBPN dan diduga berkaitan dengan proyek pengembangan PIK 2.

Ahmad Khozinudin, Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR PTR), menyatakan bahwa pihaknya menemukan transaksi jual beli laut yang dilakukan secara ilegal. “Girik-girik usang digunakan untuk memperoleh SHGB, yang kemudian ditampung oleh PIK-2,” ujarnya.

Baca Juga :  Timnas Indonesia Bermain Imbang 1-1 dengan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Sementara itu, Muannas Alaidid, kuasa hukum pengembang Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2, membantah keterlibatan PIK 2 dalam proyek pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penelitian oleh WALHI mengungkapkan bahwa tiga bidang sertifikat telah diterbitkan di atas laut dengan luas sekitar 9 hektar. Selain itu, terdapat 260 bidang tanah dengan HGB di tiga desa, yang mengindikasikan adanya pelanggaran signifikan.

Baca Juga :  Kontroversi Retribusi Stadion Benteng, Kadispora Tangerang Menghadapi Tudingan Korupsi

Nusron Wahid, Menteri ATR/Kepala BPN, mengklaim bahwa jika lahan tersebut masih berupa laut, maka itu adalah kewenangan instansi kelautan. Namun, fakta adanya HGB menunjukkan bahwa ATR/BPN mengetahui tentang masalah ini.

Mukri Friatna dari WALHI mengungkapkan bahwa proyek ini merupakan bagian dari rencana reklamasi besar di pesisir utara Jawa, dengan total luas mencapai 9.000 hektar. Proyek ini diduga telah diketahui oleh pemerintah, khususnya BPN dan KKP.

Baca Juga :  Puan Maharani Seru Negara Hadir Cepat, Tak Perlu Viral Demi Keadilan

Pernyataan Mukri diperkuat oleh Gufroni dari LBH PP Muhammadiyah, yang menegaskan bahwa proyek ini akan mencakup wilayah dari Merak hingga Cirebon.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lahan pesisir. Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap kebenaran di balik skandal ini.(pw)

Berita Terkait

Presiden Prabowo Sambut Laporan Positif dari Menteri Pariwisata: Wisata Indonesia Terus Berkembang Pesat
Kecam Keras! Ketua Aliansi Cyber Pers Desak Tindak Tegas Kekerasan Oknum Keuchik Terhadap Jurnalis
Menlu RI Desak Investigasi Tuntas Penembakan Tragis oleh APMM di Selangor
Janji Tinggal Janji: 1.407 Calon PPPK Banten Terancam Tanpa Formasi, Forum Guru Honorer Siap Demo!
Kesiapan Pelabuhan Ketapang Hadapi Libur Panjang Imlek dan Isra Miraj 2025, Antusiasme Warga Melonjak
Menteri Imigrasi Tindak Tegas Kasus Suap di Bandara Soekarno-Hatta
Seleksi PPPK: Harapan Ribuan Honorer, Tantangan Penyalahgunaan Wewenang
Manipulasi Data dan Ketidakadilan Seleksi PPPK, DPR RI Desak Pemerintah Ambil Tindakan Tegas
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 17:41 WIB

Presiden Prabowo Sambut Laporan Positif dari Menteri Pariwisata: Wisata Indonesia Terus Berkembang Pesat

Selasa, 28 Januari 2025 - 23:53 WIB

Kecam Keras! Ketua Aliansi Cyber Pers Desak Tindak Tegas Kekerasan Oknum Keuchik Terhadap Jurnalis

Senin, 27 Januari 2025 - 16:40 WIB

Janji Tinggal Janji: 1.407 Calon PPPK Banten Terancam Tanpa Formasi, Forum Guru Honorer Siap Demo!

Minggu, 26 Januari 2025 - 10:09 WIB

Kesiapan Pelabuhan Ketapang Hadapi Libur Panjang Imlek dan Isra Miraj 2025, Antusiasme Warga Melonjak

Minggu, 19 Januari 2025 - 18:09 WIB

Menteri Imigrasi Tindak Tegas Kasus Suap di Bandara Soekarno-Hatta

Minggu, 19 Januari 2025 - 18:04 WIB

Skandal Lahan di Pesisir Tangerang Terungkap, Diduga Terkait Pengembangan PIK 2

Kamis, 9 Januari 2025 - 10:04 WIB

Seleksi PPPK: Harapan Ribuan Honorer, Tantangan Penyalahgunaan Wewenang

Rabu, 8 Januari 2025 - 14:59 WIB

Manipulasi Data dan Ketidakadilan Seleksi PPPK, DPR RI Desak Pemerintah Ambil Tindakan Tegas

Berita Terbaru

Daerah

Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Akibat Aturan Distribusi Baru

Selasa, 4 Feb 2025 - 10:40 WIB

Musrembang Kecamatan Legok.(infopublik/PB)

Daerah

Musrenbang Kecamatan Legok Dorong Pembangunan Merata

Senin, 3 Feb 2025 - 11:28 WIB