Ketua FWJ Indonesia DPD Banten Desak BPK dan KPK Tindak Tegas Pejabat Terlibat Pemagaran Laut

Selasa, 21 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

INFOPUBLIK.CO – Ketua Forum Wartawan Jurnalis (FWJ) Indonesia DPD Banten, Robby, mengeluarkan pernyataan keras meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap para pejabat pemerintah Kabupaten Tangerang yang diduga terlibat dalam praktik pemagaran laut di pesisir utara Tangerang, Provinsi Banten.

“Pemagaran laut di pesisir utara Tangerang diduga melibatkan banyak oknum pejabat daerah. Secara administratif, dokumen-dokumen yang ada di kawasan tersebut diduga memaksakan kehendak dan penuh manipulatif,” tegas Robby kepada wartawan pada Selasa (21/1/2025).

Baca Juga :  Papan Proyek di Copot, Diduga Pengawas Dan Pemborong Sudah Kongkalikong

Lebih lanjut, Robby menegaskan urgensi untuk memeriksa asal usul kekayaan para oknum pejabat tersebut secara jujur dan transparan kepada publik. “Saya meminta BPK dan KPK untuk segera melakukan pemeriksaan. Seluruh rakyat Indonesia berhak melihat apakah negeri ini sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila,” tambahnya.

Robby menekankan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh dipenuhi oleh pejabat koruptor dan pengkhianat negara. “Negara sudah cukup memberikan upah kepada mereka, mulai dari gaji hingga tunjangan. Kita tidak boleh kalah dengan para koruptor yang merugikan rakyat,” ujarnya dengan nada tegas.

Dia juga menekankan pentingnya pemulihan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. “Rakyat harus merasakan keadilan sosial. Demi persatuan dan kesatuan anak bangsa, kita harus bersatu melawan setiap bentuk korupsi yang menggerogoti bangsa ini,” pungkas Robby.

Baca Juga :  Tim Kuasa Hukum Andal Siap Bela DK PWI dalam Kasus Gugatan Sayid Iskandarsyah

Dengan pernyataan ini, FWJ Indonesia DPD Banten berharap agar BPK dan KPK segera bertindak dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan demi masa depan bangsa yang lebih baik.(wld)

Berita Terkait

Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Akibat Aturan Distribusi Baru
Musrenbang Kecamatan Legok Dorong Pembangunan Merata
Heboh! ASN dan Honorer Dinas Perikanan Tangerang Terjerat Skandal Korupsi, Nelayan Dirugikan Rp 527 Juta
Musrenbang Kelapa Dua di Alam Terbuka: Strategi Inovatif Ciptakan Kelurahan Sehat dan Bersatu!
Kelapa Dua Inovatif: Musrenbang Perdana, Masyarakat Antusias Dorong Perubahan!
Kontroversi Mencuat: Dugaan Kongkalikong di Balik Surat Uji Kompetensi Pejabat Kabupaten Tangerang
Skandal Internet Rp 105 Miliar: Gangguan Aplikasi ASN-G Picu Dugaan Baru!
Aplikasi Absen Online ASN-G di Pemkab Tangerang Down, Gangguan Karena Jaringan Internet
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 4 Februari 2025 - 10:40 WIB

Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Akibat Aturan Distribusi Baru

Senin, 3 Februari 2025 - 11:28 WIB

Musrenbang Kecamatan Legok Dorong Pembangunan Merata

Sabtu, 1 Februari 2025 - 09:50 WIB

Heboh! ASN dan Honorer Dinas Perikanan Tangerang Terjerat Skandal Korupsi, Nelayan Dirugikan Rp 527 Juta

Kamis, 23 Januari 2025 - 16:56 WIB

Musrenbang Kelapa Dua di Alam Terbuka: Strategi Inovatif Ciptakan Kelurahan Sehat dan Bersatu!

Rabu, 22 Januari 2025 - 09:20 WIB

Kelapa Dua Inovatif: Musrenbang Perdana, Masyarakat Antusias Dorong Perubahan!

Selasa, 21 Januari 2025 - 18:05 WIB

Ketua FWJ Indonesia DPD Banten Desak BPK dan KPK Tindak Tegas Pejabat Terlibat Pemagaran Laut

Jumat, 17 Januari 2025 - 15:05 WIB

Kontroversi Mencuat: Dugaan Kongkalikong di Balik Surat Uji Kompetensi Pejabat Kabupaten Tangerang

Rabu, 15 Januari 2025 - 19:37 WIB

Skandal Internet Rp 105 Miliar: Gangguan Aplikasi ASN-G Picu Dugaan Baru!

Berita Terbaru

Daerah

Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Akibat Aturan Distribusi Baru

Selasa, 4 Feb 2025 - 10:40 WIB

Musrembang Kecamatan Legok.(infopublik/PB)

Daerah

Musrenbang Kecamatan Legok Dorong Pembangunan Merata

Senin, 3 Feb 2025 - 11:28 WIB