INFOPUBLIK.CO – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang tengah menjadi sorotan tajam setelah muncul tudingan adanya praktik pencaloan iklan ucapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang di berbagai media massa. Isu ini memantik reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk jurnalis media online yang merasa diperlakukan tidak adil.
Plt. Kepala Diskominfo, Prima Saras Puspa, berusaha membantah tudingan tersebut dengan menyatakan bahwa Diskominfo hanya berperan mengoordinasi perangkat daerah dalam publikasi ucapan pelantikan di media cetak. “Kami ingin menegaskan bahwa Diskominfo hanya mengoordinasi perangkat daerah dalam ucapan momentum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang terpilih di media cetak,” ujarnya, seakan membela diri.
Namun, pernyataan berbeda muncul saat Prima diwawancarai wartawan. Ia mengklaim bahwa pihaknya hanya mengakomodasi desain foto untuk OPD yang memerlukannya. “Kami cuma mengakomodasi desain foto, dan itu pun tidak semua OPD yang mengumpulkan,” kilah Prima melalui jejaring WhatsApp.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan ini tidak hanya membingungkan, tetapi juga menimbulkan kecurigaan mengenai transparansi dan integritas Diskominfo dalam menangani urusan iklan. Terlebih, Prima menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran iklan sepenuhnya berada di tangan masing-masing OPD, yang langsung berhubungan dengan media.
Sementara itu, beberapa jurnalis media online merasa terpinggirkan dan menyatakan kekecewaan mereka terhadap Diskominfo. “Kami, jurnalis yang mencari berita di bidang online, sebenarnya sama dengan jurnalis di koran cetak. Dinas Kominfo seakan-akan memecah belah antara media online dengan media cetak,” kritik Saepudin, Pimpinan Redaksi media online Tangerangnews.co.id.
Ia menambahkan bahwa perlakuan diskriminatif ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan meminta Diskominfo untuk segera mengevaluasi kebijakan yang dianggap memecah belah media.(PW)
