TANGERANGNEWS.CO.ID, Tangerang | Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi, mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang telah mencapai Rp 1,1 triliun atau 40% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers pada Kamis (6/6/2024).

Target PAD untuk tahun 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah sebesar Rp 2,9 triliun. Hingga saat ini, realisasi PAD sebesar Rp 1,189 triliun, yang mana mencerminkan sebuah pencapaian yang signifikan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Baca Juga :  Misteri Pembunuhan Penjaga Warung di Tangerang Terungkap, Saudara Sepupu Jadi Pelaku

Slamet Budhi menjelaskan bahwa sumber PAD di Kabupaten Tangerang berasal dari sembilan sektor pajak. Sektor-sektor tersebut meliputi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak reklame, pajak barang jasa tertentu (PBJT), serta beberapa lainnya seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan tenaga listrik.

Baca Juga :  Polres Tangsel Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Apartemen Serpong

Dari berbagai sektor tersebut, BPHTB mendominasi dengan realisasi mencapai Rp 556 miliar dari target Rp 1,3 triliun. Sedangkan, pajak air tanah merealisasikan Rp 1,8 miliar dari target Rp 4,3 miliar. PBB pun menyumbang signifikan dengan realisasi Rp 148 miliar dari target Rp 688 miliar.

Slamet Budhi menambahkan, “Pajak yang paling besar kontribusinya adalah BPHTB dan yang paling kecil adalah pajak air tanah.”

Baca Juga :  Polisi Gelar Razia Tempat Karaoke di Cikupa, Amankan 24 Botol Miras

Menjelang akhir tahun fiskal, Bapenda Kabupaten Tangerang berharap akan tercapai surplus pendapatan. Slamet Budhi mengungkapkan optimisme terhadap prospek pendapatan daerah, meskipun pencapaian beberapa sektor seperti pajak air tanah masih tergolong rendah.

Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan pajak dan sumber pendapatan lainnya untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.(wld)