INFOPUBLIK.CO– Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak sejalan dengan arah kebijakan Presiden diminta untuk mundur dari jabatannya. Pernyataan ini disampaikan di tengah evaluasi terhadap progres pembangunan sejumlah proyek strategis, termasuk program Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Dalam peninjauan terbarunya, Dody mengungkapkan bahwa pelaksanaan proyek pembangunan Sekolah Rakyat menunjukkan hasil yang belum merata. Meski sebagian proyek telah berjalan sesuai rencana (on track), masih terdapat sejumlah lokasi yang mengalami keterlambatan signifikan.
“Secara umum ada yang sudah berjalan baik, namun kita juga menemukan beberapa daerah dengan progres yang cukup lambat. Ini menjadi perhatian serius,” ujar Dody.
Salah satu contoh keterlambatan terjadi di Kabupaten Nganjuk. Di wilayah tersebut, progres pembangunan baru mencapai sekitar 15 persen. Angka ini dinilai jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Dody, keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya minimnya percepatan pelaksanaan proyek, keterbatasan tenaga kerja, hingga lemahnya pengawasan di lapangan. Ia menekankan bahwa seluruh pihak terkait harus meningkatkan kinerja dan koordinasi agar proyek dapat kembali sesuai jalur.
“Kita butuh kerja yang cepat, tepat, dan selaras. Kalau tidak bisa mengikuti ritme kerja pemerintah, sebaiknya mundur saja,” tegasnya.
Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah. Oleh karena itu, keterlambatan proyek dinilai dapat berdampak langsung pada masyarakat, khususnya dalam mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.
Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan ketat terhadap proyek-proyek yang berjalan, serta mendorong percepatan pembangunan di daerah yang masih tertinggal.
Dengan adanya penegasan ini, diharapkan seluruh ASN dan PPPK dapat bekerja lebih optimal dan sejalan dengan visi pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.(els)
Tinggalkan Balasan