INFOPUBLIK.CO – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menegaskan bahwa penahanan pendiri dan CEO Telegram, Pavel Durov, bukanlah hasil dari keputusan politik. Pernyataan ini disampaikan menyusul berbagai spekulasi yang beredar di media.

“Saya telah melihat berita bohong terkait Prancis setelah penangkapan Pavel Durov. Prancis sangat berkomitmen pada kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, pada inovasi, dan pada semangat kewirausahaan—dan akan tetap begitu,” tulis Macron di media sosial X pada hari Senin (26/8).

Baca Juga :  Meningkatkan Kerja Sama Bilateral, Delegasi DPR RI Temui Parlemen Uzbekistan

Macron menjelaskan bahwa penangkapan Durov di Prancis adalah bagian dari proses penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung. “Itu sama sekali bukan keputusan politik. Terserah kepada hakim untuk memutuskan masalah tersebut,” tambahnya.

Pavel Durov ditangkap pada Sabtu (23/8) sekitar pukul 8 malam setelah turun dari jet pribadinya di Bandara Bourget, Paris. Pria keturunan Prancis-Rusia berusia 39 tahun tersebut baru saja tiba dari Azerbaijan dan terdaftar sebagai orang yang dicari di Prancis.

Baca Juga :  Pejabat Kementerian Luar Negeri Inggris Mundur sebagai Aksi Protes Terhadap Penjualan Senjata ke Israel

Otoritas yudisial Prancis memutuskan pada Minggu (25/8) malam untuk memperpanjang masa penahanan Durov hingga 96 jam, sesuai laporan dari Le Point. Setelah periode ini, Durov harus dibebaskan atau dihadapkan ke hakim untuk kemungkinan dakwaan.

Baca Juga :  Kamala Harris Terima Nominasi Partai Demokrat, Janji Akan Menyatukan dan Memimpin Amerika

Penyelidikan oleh Kepolisian Peradilan Nasional Prancis menyoroti dugaan kurangnya moderasi di aplikasi Telegram, yang menurut pihak berwenang, memungkinkan aktivitas kriminal berlanjut tanpa hambatan. Surat perintah penggeledahan pun telah dikeluarkan sebagai bagian dari penyelidikan ini.(red)