INFOPUBLIK.CO – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menegaskan bahwa penahanan pendiri dan CEO Telegram, Pavel Durov, bukanlah hasil dari keputusan politik. Pernyataan ini disampaikan menyusul berbagai spekulasi yang beredar di media.

“Saya telah melihat berita bohong terkait Prancis setelah penangkapan Pavel Durov. Prancis sangat berkomitmen pada kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, pada inovasi, dan pada semangat kewirausahaan—dan akan tetap begitu,” tulis Macron di media sosial X pada hari Senin (26/8).

Baca Juga :  Pemerintah Australia Tetapkan Usia Minimum 16 Tahun untuk Akses Media Sosial dalam Upaya Perlindungan Kaum Muda

Macron menjelaskan bahwa penangkapan Durov di Prancis adalah bagian dari proses penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung. “Itu sama sekali bukan keputusan politik. Terserah kepada hakim untuk memutuskan masalah tersebut,” tambahnya.

Pavel Durov ditangkap pada Sabtu (23/8) sekitar pukul 8 malam setelah turun dari jet pribadinya di Bandara Bourget, Paris. Pria keturunan Prancis-Rusia berusia 39 tahun tersebut baru saja tiba dari Azerbaijan dan terdaftar sebagai orang yang dicari di Prancis.

Baca Juga :  Kejari Tigaraksa Sukses Dalam Pemulihan Keuangan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Senilai Rp2.8 dari 39 SKKSemester Pertama 2024

Otoritas yudisial Prancis memutuskan pada Minggu (25/8) malam untuk memperpanjang masa penahanan Durov hingga 96 jam, sesuai laporan dari Le Point. Setelah periode ini, Durov harus dibebaskan atau dihadapkan ke hakim untuk kemungkinan dakwaan.

Baca Juga :  Sirkuit Internasional Buddh Siap Menjadi Tuan Rumah Grand Prix India Hingga 2027

Penyelidikan oleh Kepolisian Peradilan Nasional Prancis menyoroti dugaan kurangnya moderasi di aplikasi Telegram, yang menurut pihak berwenang, memungkinkan aktivitas kriminal berlanjut tanpa hambatan. Surat perintah penggeledahan pun telah dikeluarkan sebagai bagian dari penyelidikan ini.(red)