INFOPUBLIK.CO – Ratusan warga dari lima desa di Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berencana menemui Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Jakarta untuk menuntut keadilan terkait ganti rugi lahan proyek Bendungan Lausimeme yang mereka nilai tidak adil.

Warga dari Desa Sarilaba, Mardinding, Kuala Beka, dan Ria-Ria akan membawa surat rekomendasi dari Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, Zakky Shary SH, yang tertanggal 30 September 2024. Surat ini meminta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU untuk melakukan perhitungan ulang atas nilai tanah yang digunakan untuk proyek Bendungan Lausimeme, dengan harapan mendapatkan penilaian yang adil dan tidak diskriminatif.

Baca Juga :  Cilegon Ditetapkan Sebagai Daerah Rawan Kedua dalam Pilkada Serentak 2024 di Banten

Keluhan ini muncul kembali saat kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Deli Serdang ke lokasi proyek, dimana warga mengungkapkan kekecewaan mereka atas proses ganti rugi. Anggota Komisi I, termasuk Ketua Komisi Merry Alfrida Boru Sitepu, menyatakan keprihatinan atas ketidakadilan yang dialami warga dan berjanji akan mendampingi mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Baca Juga :  Emak-Emak Di Wilayah Barat Bergerak Dukung Mad Romli Jadi Bupati Tangerang
Istimewa

Zulianus Ginting, warga terdampak, mengatakan bahwa berbagai upaya hukum sudah ditempuh, termasuk menggugat ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Mahkamah Agung, tapi semuanya berakhir sia-sia. “Kami hanya ingin keadilan. Kami memohon agar Bapak Presiden memperhatikan rakyat kecil seperti kami. Ganti rugi lahan ini harus dihitung ulang agar lebih adil,” ujar Zulianus dengan nada harap.

Muhammad Dahnil Ginting, anggota Komisi I lainnya, menambahkan, “Kami berharap Bapak Presiden mengambil tindakan nyata untuk meninjau ulang proses ganti rugi ini. Warga sudah sangat menderita, bahkan untuk makan saja sulit, apalagi berjuang di jalur hukum.”

Baca Juga :  Operasi Gas Ilegal di Bogor Terungkap, Mafia Gas Beraksi di Balik Layar

Bendungan Lausimeme, yang merupakan proyek strategis nasional, diharapkan tidak hanya mengurangi risiko banjir dan menyediakan air baku, tetapi juga menjadi sumber energi listrik dan destinasi pariwisata. Namun, manfaat yang diberikan proyek ini tampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh warga terdampak, yang kini berharap pertemuan dengan Presiden dapat membawa solusi atas perjuangan mereka yang telah berlangsung lama.(red)