INFOPUBLIK.CO – Pemerintah resmi mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Selasa, 10 Juni 2025.
Menteri Bahlil menjelaskan bahwa pencabutan izin tersebut dilakukan setelah evaluasi terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai merusak kawasan geopark yang memiliki nilai konservasi dan keanekaragaman hayati tinggi. “Keempat perusahaan tersebut terbukti melakukan eksploitasi yang tidak sesuai dengan aturan dan berdampak negatif pada kelestarian lingkungan di Raja Ampat,” ujar Bahlil.
Keputusan ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian alam Raja Ampat yang merupakan salah satu destinasi wisata dan kawasan konservasi penting di Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyeimbangkan antara pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.
Sementara itu, satu perusahaan yang masih memegang IUP di wilayah tersebut akan terus dipantau untuk memastikan aktivitas pertambangannya sesuai dengan regulasi dan tidak merusak lingkungan.
Pemerintah juga berencana mengintensifkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal dan merusak lingkungan di seluruh Indonesia.(PW)
Tinggalkan Balasan